Kemenpora Diminta Koordinasi dengan Kemenpar Bantu Rio Haryanto

03-03-2016 / KOMISI X

Pebalap muda Indonesia, Rio Haryanto harus menyetorkan dana senilai 15 juta euro atau setara Rp 225 miliar ke Manor Racing untuk tampil semusim penuh di ajang Formula 1 (F1) 2016. Hingga saat ini, Rio baru membayar sepertiga dari total dana yang diminta Manor. Dana tersebut berasal dari pinjaman dan sebanyak 2,25 juta euro dari PT Pertamina.

 

Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga, selaku pihak yang berkepentingan terhadap olahraga professional, untuk dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata, atas kekurangan dana itu. Mengingat, keikutsertaan Rio di F1, bisa juga dijadikan media promosi pariwisata Indonesia.

 

“Yang kita tawarkan kepada Kemenpora adalah berkoordinasi dengan Kemenpar. Kita sekarang tahu, ada namanya sport tourism. Kita optimalkan sport (olahraga) kita untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga menghasilkan devisa bagi Bangsa Indonesia, dan menjadi sumber penerimaan APBN,” kata Riefky di sela-sela raker dengan Menpora, Imam Nahrawi, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Rabu (2/03/2016).

 

Menurut politisi F-Demokrat itu, dengan anggaran promosi Kemenpar yang mencapai Rp 3 triliun, dimana anggaran Kemenpar pada tahun 2016 mencapai Rp 5,4 triliun, diharapkan dapat membantu kekurangan pendanaan Rio. Ia menilai, ada potensi penerimaan negara, jika mobil Rio dijadikan alat promosi pariwisata.

 

Sementara terkait rencana Menpora yang akan memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemenpora, politisi asal dapil Aceh itu menilai, hal itu bukan solusi yang diharapkannya.

 

“Saweran untuk Rio dari gaji staf Kemenpora, itu kita tanggapi baik-baik saja. Tapi itu kan bukan solusi yang kita harapkan. Karena yang terkumpul mungkin hanya puluhan atau ratusan juta, padahal yang dibutuhkan 15 juta Euro,” imbuh Riefky.

 

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana. Dadang lebih sepakat jika kekurangan dana untuk Rio itu diambil dari Kemenpar.Menurutnya, Rio bisa menjadi agen promosi pariwisata Indonesia. Sehingga, anggaran diambil dari anggaran promosi pariwisata Kemenpar.

 

“Karena kalau sarana promosi kan ada feedbacknya. Kita mungkin nanti akan lebih dikenal dengan baik oleh masyarakat dunia. Termasuk pada kunjungan wisatawan mancanegara yang saat ini mencapai 9,7 juta. Ini kan mudah-mudahan bagian dari promosi yang punya dampak pada kunjungan wisman. Untuk kepentingan ini, cukup rasional,” nilai Dadang, beberapa waktu yang lalu.

 

Namun, politisi F-Hanura itu tak memungkiri, jika memang akan menggunakan anggaran Kemenpar harus dibahas di APBN-Perubahan 2016, yang akan bergulir pada Mei mendatang.  I juga berharap, Pemerintah harus bersikap tegas atas tawaran dari negara tetangga yang berniat memberikan sponsor kepada Rio.

 

“Kita tidak boleh kecolongan seperti itu, karena Rio merupakan satu-satunya wakil Asia di F1. Rio bisa menjadi salah satu sarana efektif untuk kegiatan promosi. Logo Pesona Indonesia bisa ditempel di mobil Rio,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu. (sf) foto: azka/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Komisi X Apresiasi Penjelasan Rektor UGM terkait Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo
23-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah alumni...
Optimalkan Unit Layanan Disabilitas di Bidang Pendidikan
22-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mewujudkan...
Fikri Faqih Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dalam...
Revisi UU Hak Cipta Rampung, Royalti Musik Lebih Transparan
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari DPR dan pemerintah untuk...